Kabupaten Bandung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bareng Anggota dewan perwakilan rakyat RI asal Kabupaten Bandung, Dr Cucun Ahmad Syamsurijal menggelar sosialisasi atau penyuluhan bareng dengan tema “Waspada Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dan Investasi Bodong”, Sabtu (28/9/2024).
Sosialisasi digelar di Aula PT Haji Saepudin Suwinta Kecamatan Solokanjeruk didatangi oleh Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Teguh Dinurahayu dan H Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Wakil Ketua Badan Anggaran dewan perwakilan rakyat RI.
Cucun Ahmad Syamsurijal yang erat disapa Kang Haji Cucun menyampaikan sosialisasi tersebut sungguh penting mudah-mudahan penduduk kelas menengah di Indonesia terutama di Kabupaten Bandung tidak turun kasta menjadi penduduk ekonomi bawah. 
“Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menurun secara signifikan dari tahun ke tahun. Ini salah satunya disebabkan lantaran banyak penduduk yang terjerat pinjol dan investasi bodong,” ujar Kang Cucun usai sosialisasi, Sabtu (28/9/2024).
Berdasarkan data BPS, lanjut Kang Haji Cucun, dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu mulai 2019 jumlah penduduk kelas menengah meraih 57,33 juta jiwa. Sedangkan pada 2021 jumlahnya 54,83 juta jiwa, pada 2022 menjadi 49,51 juta jiwa dan pada 2024 turun lagi menjadi 47,85 juta jiwa.
Penurunan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia ini diantaranya disebabkan lantaran sikap penduduk yang berupaya memadai keperluan hidupnya dengan cara meminjam duit lewat derma online (pinjol) yang condong gampang diakses.
“Selain lantaran terjerat pinjol yang memang gampang diakses, banyak penduduk kita yang juga tergiur investasi bodong yang menampilkan laba menggiurkan,” ungkap Kang Cucun.
Oleh lantaran itu, Kang Cucun menyebut sosialisasi atau penyuluhan jasa keuangan sungguh penting untuk mengedukasi masyarakat. Penyuluhan ini ialah langkah pemerintah dalam mengedukasi penduduk mudah-mudahan lebih hati-hati dalam memutuskan layanan jasa keuangan.
“Penyuluhan dan sosialisasi OJK ini mesti dilaksanakan secara merata untuk mencurigai derma online ilegal dan investasi bodong yang tidak terang asal usulnya,” lanjut Kang Cucun.
Ketua Fraksi PKB dewan perwakilan rakyat RI itu memastikan penduduk mesti jeli dalam menyaksikan jasa produk/layanan keuangan yang hari ini sungguh gampang diakses oleh masyarakat. Ia sengaja memanggil banyak sekali komponen penduduk Majalaya dan Paseh.
“Banyak penduduk yang mengenal layanan jasa keuangan tetapi tidak mengetahui risiko yang ada di belakang. Jangan hingga lantaran terdesak oleh keperluan ekonomi, penduduk salah dalam mengakses layanan jasa keuangan yang ilegal,” ujar Cucun.
Maraknya kendala derma online ilegal dan investasi bodong, ia menambahkan, disebabkan lantaran rendahnya literasi dan wawasan penduduk akan produk/jasa layanan keuangan serta keadaan ekonomi penduduk yang terhimpit oleh kebutuhan.
baca juga : Trailer Film Independence Day Resurgence Jadi Video Populer
“Hari ini kita menyaksikan banyaknya korban dari pinjol ilegal dan investasi abal-abal dengan tawaran menggiurkan, hal itu mengambarkan rendahnya literasi keuangan penduduk kita terutama penduduk yang ada di desa,” terang Kang Haji Cucun.
Sementara itu, Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Teguh Dinurahayu menerangkan bahwa layanan jasa keuangan itu yaitu hal yang setiap harinya bersinggungan dengan masyarakat.
Mulai dari bank emok yang eksis di penduduk Kabupaten Bandung hingga derma online, baik yang secara resmi terdaftar di OJK maupun tidak terdaftar.
“Kemajuan teknologi digital sekarang memungkinkan penyedia layanan/produk jasa keuangan untuk mendatangkan layanan dan produknya secara lebih cepat, fleksibel dan efisien” ujar Teguh.
Senior Deputi OJK ini menyampaikan bahwa ketidakpahaman penduduk pada banyak sekali layanan jasa keuangan akan berujung pada pememilihan produk jasa layanan keuangan yang salah/ilegal dan justru merugikan konsumen.
Oleh lantaran itu, kata Teguh, sosialisasi jasa keuangan menyerupai yang dilaksanakan Kang Haji Cucun sungguh penting demi mengedukasi penduduk mudah-mudahan tidak terjerat pinjol maupun tergiur pemeriksaan bodong atau ilegal.
“Karena kurangnya wawasan penduduk sanggup menenteng kita terhadap keputusan penyeleksian produk yang salah, tidak cocok keperluan dan malah merugikan konsumen,” ungkapnya.
