Pembicaraan Repatriasi Mandek, Ribuan Pengungsi Rohingya Terlantar
NusantaraGlobal – Upaya kesepakatan repatriasi ribuan pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar kembali menemui jalan buntu pada akhir 2018. Kedua negara gagal mencapai kesepakatan konkret terkait waktu, mekanisme, dan jaminan keamanan bagi para pengungsi yang ingin kembali ke Rakhine State, tempat asal mereka. Ketidakpastian ini memperpanjang penderitaan lebih dari satu juta warga Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di distrik Cox’s Bazar, Bangladesh.
Program pemulangan awal yang direncanakan pada November 2018 ditunda karena sebagian besar pengungsi menolak kembali tanpa jaminan hak kewarganegaraan dan keselamatan. Banyak dari mereka mengaku trauma berat akibat kekerasan militer Myanmar pada tahun 2017, yang menyebabkan eksodus massal. Pemerintah Bangladesh juga menyatakan tidak akan memaksa siapa pun untuk kembali ke Myanmar tanpa persetujuan sukarela.
Situasi ini memperkuat pandangan bahwa repatriasi bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut kepercayaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Sementara itu, komunitas internasional terus menekan kedua pemerintah untuk menemukan solusi berkelanjutan yang menghormati martabat para pengungsi.
Penolakan Rohingya dan Kurangnya Jaminan dari Myanmar
Ribuan pengungsi Rohingya di Bangladesh menolak rencana repatriasi karena tidak ada jaminan keselamatan dan hak kewarganegaraan dari Myanmar. Mereka menuntut pengakuan legal sebagai warga negara, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kebebasan bergerak di dalam negara. Hingga kini, Myanmar masih menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Para pengungsi juga menolak tinggal di “kamp transisi” atau “zona aman” yang ditawarkan oleh pemerintah Myanmar, karena khawatir akan menjadi tahanan seumur hidup. Dalam wawancara dengan berbagai media, banyak pengungsi menyatakan bahwa mereka lebih memilih bertahan di Bangladesh daripada kembali ke kondisi tidak manusiawi di Rakhine.
Selain itu, laporan dari organisasi HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menunjukkan bahwa kondisi di Rakhine masih jauh dari aman. Infrastruktur rusak, militer masih berjaga di berbagai desa, dan diskriminasi terhadap etnis minoritas Rohingya masih terus berlangsung. Hal ini membuat kepercayaan terhadap pemerintah Myanmar sangat rendah di kalangan pengungsi.
Peran Bangladesh dan Tantangan di Kamp Pengungsian
Pemerintah Bangladesh telah menampung lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya sejak krisis meletus pada 2017. Meski menerima pujian atas upaya kemanusiaan yang luar biasa, Bangladesh kini menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin besar. Wilayah Cox’s Bazar mengalami kepadatan luar biasa, dan sumber daya lokal menjadi semakin terbatas.
Bangladesh berulang kali menyatakan bahwa krisis ini harus diselesaikan melalui repatriasi yang adil dan sukarela. Namun, dengan tidak adanya kemajuan nyata dari pihak Myanmar, frustrasi mulai muncul di kalangan pejabat lokal dan nasional. Beberapa pihak bahkan mulai mendorong ide pemindahan pengungsi ke pulau terpencil seperti Bhasan Char, yang menimbulkan kontroversi karena dinilai tidak aman dan rawan banjir.
Kondisi di kamp pengungsian pun semakin memprihatinkan. Akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan sangat terbatas. Anak-anak Rohingya tumbuh dalam ketidakpastian, tanpa status resmi dan masa depan yang jelas. Pemerintah Bangladesh dan lembaga internasional terus bekerja sama, tetapi tanpa solusi jangka panjang, situasi ini bisa menjadi krisis kemanusiaan berkepanjangan.
Komunitas Internasional Desak Tanggung Jawab Myanmar
Komunitas internasional, termasuk PBB dan Uni Eropa, terus mendesak Myanmar untuk bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan Rohingya. Dewan Keamanan PBB telah beberapa kali mengadakan pertemuan kesepakatan repatriasi darurat, tetapi perbedaan pendapat antaranggota tetap menghambat tindakan konkret. Sanksi ekonomi terhadap pejabat militer Myanmar telah diberlakukan oleh beberapa negara Barat, namun efeknya masih terbatas.
Laporan penyelidikan independen PBB menyebutkan adanya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan oleh militer Myanmar. Namun, Myanmar membantah tuduhan tersebut dan menolak memberikan akses penuh kepada tim penyelidik internasional. Kondisi ini memperburuk hubungan Myanmar dengan dunia luar dan memperpanjang proses diplomatik.
Sementara itu, dukungan kemanusiaan untuk kamp pengungsi di Bangladesh masih sangat dibutuhkan. Negara-negara donor telah menyumbangkan dana miliaran dolar untuk bantuan pangan, kesehatan, dan tempat tinggal. Namun, krisis ini membutuhkan lebih dari sekadar bantuan darurat. Diperlukan tekanan diplomatik dan solusi politik yang adil agar Rohingya dapat kembali ke rumah mereka secara aman dan bermartabat.
Masa Depan Rohingya Masih Tidak Pasti
Tanpa adanya kemauan politik dari Myanmar untuk memberikan jaminan hak dan keamanan, masa depan kesepakatan repatriasi komunitas Rohingya tetap tidak menentu. Generasi muda yang besar di kamp pengungsi menghadapi risiko kehilangan identitas, pendidikan, dan hak untuk hidup secara normal. Situasi ini mengancam stabilitas regional dan melahirkan ketegangan sosial di kedua negara.
Bangladesh tidak dapat menanggung beban ini sendirian. Diperlukan kerja sama global untuk menekan Myanmar agar membuka jalan bagi repatriasi yang sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Selain itu, solusi alternatif seperti integrasi atau resettlement ke negara ketiga juga mulai dibicarakan meskipun masih menemui banyak tantangan.
Hingga kini, kesepakatan repatriasi yang komprehensif belum tercapai. Sementara waktu terus berjalan, penderitaan Rohingya tetap menjadi luka kemanusiaan yang belum sembuh. Dunia internasional dihadapkan pada tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa keadilan dan kepastian hidup diberikan kepada salah satu komunitas paling terpinggirkan di dunia.
