Jakarta – Bakal kandidat presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyodorkan tiga fondasi merealisasikan Indonesia menjadi negara maju. Tiga fondasi tersebut antara lain digitalisasi dalam pemerintahan, membasmi korupsi, dan melipatgandakan budget negara untuk merealisasikan pelayanan berkualitas.
Ia mengungkapkan salah satu upaya digitalisasi dalam aplikasi keuangan yang dipraktekkan Pemprov Jateng dalam masa pemerintahannya selaku Gubernur Jawa Tengah mencatat capaian positif. Hal tersebut bisa menangkal kebocoran budget hingga Rp 1,2 triliun lewat e-budgeting dan e-planning.
Menurut Ganjar, tata cara digital pemerintahan ini mesti ditingkatkan, menyerupai digitalisasi kendala tender, pelayanan masyarakat, maupun perpajakan untuk menetralisir celah tindak kriminal korupsi. 
Hal ini diungkapkannya dalam jadwal ‘Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia’ yang digelar Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (17/9) lalu.
Kata Pengamat soal Gagasan Digitalisasi Ganjar
Pengamat Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta Dr. Y. Sri Susilo sepakat dan mendukung pemikiran digitalisasi dalam pemerintahan yang disampaikan Ganjar. Apalagi, pemikiran tersebut sudah dilakukan dan sukses menangkal kebocoran duit negara sebesar Rp 1,2 triliun.
“Seperti yang terjadi pada 2018, GRMS Jateng sukses menangkal kebocoran budget Rp 1,2 triliun. Terbesar secara nasional di saat itu. Anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk mendorong perkembangan ekonomi alasannya yakni dialokasikan pada yang lebih bermanfaat,” kata Susilo.
Menurut Susilo, inovasi Government Resources Management System (GRMS) yang diinisiasi dan sudah dilakukan Ganjar sukses mendorong perkembangan ekonomi dan memaksimalkan nilai faedah anggaran.
“Misal dimanfaatkan untuk membangun jembatan, jalan, atau pasar. Dampaknya bisa menumbuhkan simpul-simpul perekonomian baru. Pertumbuhan ekonomi otomatis terdorong,” jelas Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
Ia menyertakan GRMS merealisasikan Jateng menjadi transparan dan akuntabel. Pasalnya, transparansi budget menjadi skala prioritas sehingga sanggup mendorong perkembangan ekonomi.
“Secara mikro tata cara ini bisa menangkal kebocoran anggaran. Sehingga APBD Jateng bisa terdistribusi secara maksimal guna kepentingan masyarakat,” paparnya.
Tentang GRMS
Sebagai informasi, GRMS yakni tata cara aplikasi terintegrasi Pemprov Jateng. Muara dalam tata cara ini yakni integrasi antardata di dalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene ialah tata cara pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan.
Sistem administrasi sumber daya pemerintah GRMS ini sudah terintegrasi dan terpusat. Degan demikian, tata cara ini digunakan instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengorganisir dan memonitor sumber daya pemerintah agar lebih efektif dan efisien.
GRMS membuat lebih gampang instansi pemerintah mengambil keputusan, serta menampilkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Hal ini juga menolong mengembangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah serta memperkuat upaya pencegahan korupsi dan penyelewengan di Provinsi Jateng.
Ada beberapa komponen penting dari GRMS Provinsi Jateng, antara lain e-Budgeting yakni aplikasi penganggaran yang memungkinkan instansi pemerintah mengorganisir budget secara terintegrasi dan real time. Aplikasi ini juga bantu mempercepat proses penyusunan rencana budget dan meminimalisir kesalahan.
Kemudian, aplikasi penyusunan rencana e-Planning yang menolong instansi pemerintah menyusun jadwal dan acara secara terpadu untuk mempercepat proses perencanaan.
Selain itu, ada e-Procurement yakni aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online. Aplikasi ini menentukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta meminimalisasi risiko langkah-langkah korupsi dan penyelewengan.
