Jakarta –
Wakil Ketua (Waka) Komisi XI dewan perwakilan rakyat RI, Hanif Dhakiri, menantang pemerintah buat mencari versi selain mengoptimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam memajukan pemasukan negara. Wakil Ketua Generik PKB itu meminta pemerintah tak hanya mengandalkan PPN.
“Nah, tantangan, saya lebih condong misalnya bagi menantang teman-teman di pemerintah, khususnya yg mengusung pajak ini, buat memakai versi lainnya dalam rangka memajukan pemasukan negara,” ucap Hanif di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/15/2024) dilansir dari detikNews. 
“Kami bukannya tak oke (PPN 12 persen) bahwa pemasukan negara mesti diberikan. Harus kita ini setuju. Cuma cara meningkatkannya kan ada banyak versi yg mungkin mesti dilaksanakan secara lebih baik di waktu yg datang,” lanjut Hanif.
| Baca juga: Daftar Mobil dan Motor yang Akan Kena PPN 12% |
Namun, menurut Hanif, masih banyak cara-cara yang lain untuk pemerintah dalam upaya memajukan pemasukan negara. Salah satunya dengan mempergunakan digitalisasi.
“Misalnya sesuatu, dari segi digitalisasi kota, ini menurut aku kan mesti digenjot. Walaupun proses digitalisasi itu sudah berjalan di pemerintahan, namun kan levelnya itu mesti di-upgrade terus-menerus,” ujar Hanif.
Selain itu, Hanif menganggap pemerintah juga sanggup menjalankan formalisasi kalangan ekonomi informal di Indonesia, khususnya pada sektor UMKM yg menampilkan dukungan besar kepada perekonomian. Dia mengatakan masih banyak UMKM yang berada di luar metode keuangan.
“Oleh alasannya merupakan mesti dikasih edukasi, mesti difasilitasi, mesti dibantu, mungkin dikasih insentif biar mereka sanggup bertransformasi dari ekonomi informal menjadi ekonomi formal. Dengan begitu, maka juga ada potensi pajak yang sanggup diambil, kecil-kecil hanya kan jumlahnya besar gitu loh,” terperinci Hanif.
Hanif menyebut wacana peningkatan PPN menjadi 12 persen sanggup menciptakan pelengkap pemasukan negara sebesar Rp 70 sampai 80 triliun. Perhitungan itu apabila PPN dinaikan 1 persen.
| Baca juga: Deretan Barang Mewah yang Bakal Dikenakan PPN 12% pada 2025 |
Namun, Hanif dulu menyinggung mengenai keadaan ekonomi dan daya beli penduduk yg terus menurun di saat ini. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah bagi mengambil keputusan tentang mengoptimalkan PPN.
“Tetapi dengan suasana ekonomi kini ini, di mana misalnya daya beli penduduk kalian juga masih banyak tantangan, menurun selalu, PHK terjadi di mana-mana, selalu dahulu industri manufaktur kalian lagi jeblok, bahkan sejumlah pengamat ekonomi mengatakan kami ini kini sedang mengalami apa yg disebut selaku deindustrialisasi,” ungkap Hanif.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!
